Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan

Selasa, 25 September 2012

PENDIDIKAN SYARI’AH DAN PROFESI HUKUM, PELUANG DAN TANTANGANNYA

Pendahuluan
Kalau kita kritis mencermati lembaga hukum di Indonesia, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa sejak dari dahulu terdapat upaya yang sistematis untuk memarginalkan sisi "agama" dari pentas perkembangan hukum di Indonesia. Contoh kongkrit adalah, adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa seorang lulusan fakultas hukum yang menguasai hukum Islam, dapat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, akan tetapi seorang sarjana syari'ah sekalipun ia menguasai hukum “umum”, tidak akan dapat menjadi hakim pada Pengadilan Negeri. Kalau kita mau cari jawaban yang pragmatis, jawaban singkatnya adalah “begitulah yang dikehendaki oleh undang-undang”. Tetapi kalau kita ingin jawaban yang demokratis dan moderat, tentu tidak dalam kalimat yang sederhana itu.
Sarjana syari’ah untuk dapat menampakkan eksistensinya sebagai sarjana hukum yang bisa bekerja di profesi hukum telah dirintis sejak tahun 1974 setelah lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perjuangan tersebut baru menemukan hasil pada tanggal 6 Januari 1983 saat Ketua Mahkamah Agung Bapak Mujono S.H dan Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) yang salah satu poinnya adalah dibolehkannya sarjana syari’ah memberi bantuan hukum di peradilan Agama selain sarjana-hukum dari fakultas hukum umum. Akhirnya sarjana syari’ahpun patut gembira karena Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat membuka paradigma baru bagi institusi hukum di Indonesia, karena undang-undang tersebut memberikan peluang yang sama antara sarjana syari’ah dan sarjana “umum” untuk menjadi advokat. Sehingga undang-undang ini nampak lebih maju dan demokratis, karena tidak ikut-ikutan melakukan diskriminasi-kategoris terhadap sarjana fakultas syari'ah.