Kalau
kita kritis mencermati lembaga hukum di Indonesia, maka kita bisa menarik
kesimpulan bahwa sejak dari dahulu terdapat upaya yang sistematis untuk memarginalkan
sisi "agama" dari pentas perkembangan hukum di Indonesia. Contoh kongkrit
adalah, adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa seorang lulusan fakultas
hukum yang menguasai hukum Islam, dapat menjadi hakim pada Pengadilan
Agama, akan tetapi seorang sarjana syari'ah sekalipun ia menguasai hukum “umum”, tidak akan dapat
menjadi hakim pada Pengadilan Negeri. Kalau kita mau cari jawaban yang pragmatis, jawaban
singkatnya adalah “begitulah yang dikehendaki oleh undang-undang”. Tetapi kalau
kita ingin jawaban yang demokratis dan moderat, tentu tidak dalam
kalimat yang sederhana itu.
Sarjana syari’ah untuk
dapat menampakkan eksistensinya sebagai sarjana hukum yang bisa bekerja di
profesi hukum telah dirintis sejak tahun 1974 setelah lahirnya Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perjuangan tersebut baru menemukan hasil
pada tanggal 6 Januari 1983 saat Ketua Mahkamah Agung Bapak Mujono S.H dan
Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara menandatangani Surat Keputusan
Bersama (SKB) yang salah satu poinnya adalah dibolehkannya sarjana syari’ah
memberi bantuan hukum di peradilan Agama selain sarjana-hukum dari fakultas
hukum umum. Akhirnya sarjana syari’ahpun patut gembira karena Undang Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi
Advokat membuka paradigma baru bagi institusi hukum di Indonesia, karena undang-undang
tersebut memberikan peluang yang sama antara sarjana syari’ah dan sarjana “umum” untuk menjadi advokat. Sehingga undang-undang ini nampak
lebih maju dan demokratis, karena tidak ikut-ikutan melakukan diskriminasi-kategoris terhadap sarjana fakultas syari'ah.