Rabu, 01 Agustus 2012

SAHAM DAN OBLIGASI MENURUT HUKUM ISLAM PERSPEKTIF ULAMA' KONTEMPORER



Pendahuluan

Saham dan obligasi adalah termasuk sistem ekonomi modern (mu’amalah mu’aashirah), dan kiranya masih sedikit penulis (maksudnya ulama’) yang membahasnya dalam perspektif hukum Islam, padahal umat Islam telah lama dihadapkan dengan fenomena mu’ammalah tersebut sebagai akibat globalisasi ekonomi dan moneter serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (IPTEK).
Sebelum berbicara tentang hukum saham dan obligasi menurut pandangan hukum Islam, tentunya lebih dahulu harus difahami tentang apa essensi (hakikat) serta seluk beluk saham dan obligasi itu menurut kacamata ilmu ekonomi walaupun secara singkat.
Saham dan obligasi dua masalah terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan antara saham dan obligasi, ialah kedua-duanya merupakan surat berharga (efek) yang hanya dapat diperoleh di “bursa efek”  atau “pasar modal” dengan jalan membeli.

Masing-masing dari saham dan obligasi itu mempunyai harga nominal pada saat dikeluarkannya dan mempunyai harga pasar. Sesuai dengan mekanisme dan hukum pasar yakni jika permintaan banyak dan barang sedikit maka harga saham akan naik, demikian juga sebaliknya jika barang banyak dan penawaran sedikit, maka turunlah harga. Dan masih banyak lagi factor internal maupun external yang dapat mempengaruhi harga saham dan obligasi, antara lain keadaan atau hal-hal lain yang melatar belakangi kondisi perusahaan yang mengeluarkan surat berharga itu juga sangat berpengaruh terhadap harga saham; Besar kecilnya keuntungan riil untuk saham dan tingkat bunga riil (fixet return) untuk obligasi. Demikian juga situasi ekonomi, politik dan keamanan nasional maupun global amat sangat berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham dan bunga yang ditawarkan obligasi.

Perbedaan antara saham dan obligasi antara lain sebagai berikut :
1.    Pemegang saham ikut sama halnya dengan penyertaan modal (equity), yang berarti turut memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham; sedangkan pemegang obligasi sama halnya ikut memberi pinjaman (debitor) kepada lembaga keuangan/ekonomi pemerintah atau swasta yang mengeluarkan obligasi;
2.    Pemegang saham bisa untung dan bisa rugi (capital gain atau capital loss) tergantung pada keadaan perusahaannya; sedangkan pemegang obligasi selalu mendapatkan keuntungan berupa bunga yang sudah ditetapkan lebih dahulu prosentasenya (fixet interest);
3.    Saham bisa dicairkan bila sewaktu-waktu dikehendaki melalui bursa efek, yang sudah tentu sedikit memerlukan waktu penyelesaian administrasinya; sedangkan obligasi baru bisa dicairkan setelah jatuh tempo yang sudah ditetapkan/diperjanjikan; (Dr. Wahbah al-Zuhaily :Juz II. H.772-774).
Dr. Yusuf Musa, Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo menerangkan pengertian “bursa” serta perbedaannya sebagai pasar modal dan pasar tradisional, bahwa kata “bursa” dalam bahasa arab “ البورصة  “ yang dalam bahasa Perancisnya “La Bourse”, yang berarti “kantong uang”, kemudian dari kata ini diartikan sebagai “tempat mengadakan transaksi jual beli barang dagangan tertentu yang berharga”, misalnya valuta asing, saham, obligasi dan sebagainya. Adapun perbedaan antara bursa dan pasar tradisional, antara lain sebagai berikut :
1.    Di pasar tradisional, penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan akad jual beli; sedangkan di bursa, yang berperan cukup broker atau perantara;
2.    Di pasar tradisional, barang dagangannya didatangkan di hadapan kedua pihak penjual dan pembeli; sedangkan di bursa, barangnya masih disimpan di tempat yang aman, seperti di Bank, safety box, brandkas dan sebagainya;
3.    Di pasar tradisional, terjadi akad jual-beli yang sudah sempurna, dalam pengertian, setelah terjadi akad, disusul dengan pembayaran tunai dan penyerahan barang (cash and carry); sedangkan di bursa, setelah berlangsung akad, tidak segera ada pembayaran tunai dan penyerahan barang, masih ada tenggang waktu yang terbatas yang relatif pendek berdasarkan kesepakatan untuk penyelesaian administrasi dan keperluan lainnya (Dr. Yusuf Musa : 163-165)

Hukum Jual Beli Saham dan Obligasi
Mekanisme jual beli saham dan obligasi sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan bahwa jual beli saham dan obligasi adalah merupakan akad/transaksi kontemporer  " معاملة مالية معاصرة " yang baru muncul pada XVI dan belum dibahas dalam fiqih-fiqih klasik. Imam-imam madzhab seperti Abu Hanifah (wafat 150 H/767 M), Malik (wafat 179H/795 M), Syafi’I (wafat 204 H/819 M), dan Ahmad bin Hambal (wafat 241H/855M) serta para mujtahid lain yang semasa dengan mereka belum pernah membicarakannya dalam kitab-kitab peninggalan mereka.
Secara eksplisit nash Al-Qur-an dan As-Sunnah juga tidak pernah membicarakannya scara sharekh, karena itu masalah kajian hukum jual beli saham dan obligasi adalah termasuk masalah ijtihadiyah yang benar-benar baru.

Beberapa pandangan ulama’ kontemporer
Karena kompleksnya masalah saham dan obligasi, Dr. Muhammad Yusuf Musa, menganjurkan seyogiyanya masalah saham dan obligasi ini dibahas oleh “ahlu al-hilli wa al-addli” secara sinergi dan simultan dengan melibatkan berbagai ulama’ dengan berlatar belakang di berbagai macam disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahannya, dalam hal ini adalah ulama’ fiqih, ahli hukum wadl’i/hukum umum serta para ahli ekonomi untuk bersama membahasnya sampai tuntas untuk menjadi pegangan umat.
Di kalangan ulama’ modern abad XX ada beberapa ulama yang telah terpanggil jiwanya untuk membahasnya secara konprenhensip untuk melakukan ijtihad/pengkajian terhadap masalah ini antara lain :
1.    Dr. Mahmud Syalthouth mantan Rektor Universitas al-Azhar Mesir, berpendapat bahwa jual-beli saham itu dibolehkan oleh Islam sebagai akad “mudharabah”, karena pemilik saham ikut menangung untung dan rugi (profit and loss sharing); sedangkan obligasi diharamkan oleh Islam, karena didalamnya mengandung praktek riba berupa fixed return/interest yang bersifat permanent/tetap. (Syalthouth:355);
2.    Dr. Yusuf al-Qordhawi dalam pembahasannya menjelaskan, bahwa menerbitkan saham, memiliki dan menjualbelikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal, tidak dilarang dalam Islam, selama perusahaan yang didukung oleh dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang, misalnya membuat minuman keras atau melakukan praktek ribawi. Adapun obligasi hukumnya dilarang, karena mengandung praktek riba (Dr. al-Qordhawi: Juz I h. 251-522);
3.    Dr. Wahbah Az-Zuhaily menegaskan, bahwa melakukan kegiatan bisnis saham, hukumnya halal menurut agama, sedangkan bisnis obligasi itu haram, karena padanya mengandung praktek ribawi berupa bunga. (Dr. Wahbah Azzuhaily : Juz II h. 774);
4.    Syaikh Abdurrahman Isa berpendapat, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan oleh agama, termasuk saham-saham yang dipergunakan untuk mendukung perbankan, sekalipun sebagian besar kegiatan perbankan itu untuk perkeriditan dengan sistem bunga, karena keberadaan bank dewasa ini dalam tatanan ekonomi negara modern sebagai lembaga yang harus ada dan bersifat dlarurat, oleh karena itu saham untuk mendukung perbankan adalah halal.
Adapun jual-beli obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak menginfestasikan dalam pembangunan proyek-proyek produktif, tetapi dimanfaatkan dana yang terkumpul untuk kegiatan ribawi (kredit dengan sistem bunga) maka tidak boleh (haram) menurut agama, kerena pemegang obligasi statusnya sama dengan pemberi kredit dengan bunga yang sudah ditentukan. Sebaliknya jual beli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang produktif ; pertanian, perkebunan, industri dan lain sebagainya, maka diperbolehkan agama, karena persentase keuntungan yang akan diterima oleh pemilik obligasi itu adalah hasil mudlarabah, yakni bagi hasil antara pemilik modal (obligor) dengan pelaksana usaha yang dalam hal ini adalah pemerintah (Syaikh Isa Abdurrahman 70-73);
   Dari pandangan dan pendapat empat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka semua sepakat memperbolehkan/menghalalkan bisnis saham sebagai akad mudlarabah (Syalthouth), sekalipun dana dari saham tersebut dipergunakan untuk mendirikan bank yang masih controversial di kalangan ulama mulai pendapat yang mengharamkan, syubhat sampai yang menghalalkan (Syaikh Isa, asal tidak digunakan usaha yang benar-benar haram, seperti ,mendirikan pabrik minuman keras (al-Qordhawi). Adapun sikap meraka terhadap hukum obligasi, sepakat mengatakan haram, karena mengandung praktek riba berupa fixed return. Hanya saja Syaikh Isa masih membolehkan obligasi untuk proyek-proyek pemerintah dalam usaha yang produktif dan bermanfaat serta bersifat dlaruri bagi kepentingan masyarakat, seperti proyek irigasi, air bersih (PDAM) dan dapat dikategorikan sebagai akad mudlarabah juga.

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI)
Saham dan obligasi bagian dari bentuk-bentuk investasi Reksadana. Semua usaha Reksadana hakikatnya dapat disyari’ahkan, demikian juga halnya dengan obligasi yang lebih kental dengan system riba karena mematok bunga tetap tidak ada profit dan loss sharing.
Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa-fatwanya secara tegas menetapkan bahwa dalam penentuan dan pembagian hasil investasi harus bersih dari unsur non-halal, mengingat bahwa kegiatan ekonomi syariah belum bisa terlepas sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Paling tidak, lembaga ekonomi syariah akan berhubungan dengan ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Kaidah tafriq al-halal min al-haram (pemisahan unsur halal dari yang haram) dapat dilakukan sepanjang yang diharamkan tidak lebih besar atau dominan dari yang halal. Bila unsur haram dan halal telah dapat diidentifikasi maka unsur haram harus dikeluarkan.
Kaidah ini secara ringkas dapat dirumuskan bahwa harta atau uang dalam persepektif fiqh bukanlah benda haram karena zatnya (‘ainiyah) tetapi karena cara memperolehnya (kasbiyyah). Oleh karena itu, bila harta atau uang yang halal tercampur dengan yang haram sedangkan bagian yang haram dapat diidentifikasi dan dikeluarkan, maka harta atau uang yang tersisa adalah halal hukumnya.
Pemikiran tersebut diyakini sebagai jalan tengah yang paling cocok untuk diaplikasikan di Indonesia. Selama ini dua pandangan mengenai masalah ini, ada yang mengharamkan mutlak dan ada yang membolehkan mutlak, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal minal haram).
Penghasilan yang dapat diterima oleh Reksadana syariah adalah dari :
1) Saham berupa deviden yang merupakan bagi hasil keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk saham; rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten; capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dalam jual beli saham di pasar modal.
2) Obligasi yang sesuai syariah;
3) Surat berharga dari pasar uang yang sesuai dengan syariah;
4) Bagi hasil deposito dari bank-bank syariah. Sedangkan hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat.
Fatwa tersebut telah diadopsi dalam Peraturan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.13 Tahun 2009, di mana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa efek atau instrumen (surat berharga ) yang tidak  memenuhi prinsip-prinsip syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dan diperlakukan sebagai dana sosial.

Zakat saham dan obligasi
Sekalipun ulama kontemporer abad XX pada umumnya mengharamkan bisnis obligasi karena mengandung unsur ribawi, tetapi mereka semuanya bersepakat mengenai wajibnya menzakati obligasi seperti saham, dengan alas an bahwa obligasi juga merupakan harta kekayaan yang dimilki dan dikuasai oleh pemegangnya sebagaimana saham (al-Qardhawi : Juz I h. 522). Hanya mereka bersilang pendapat tentang kapan waktu zakatnya dan berapa kadarnya. Tentang zakat saham ada beberapa pendapat :
1.    Syaikh Abdurrahman Isa berpendapat, bahwa tidak semua saham wajib dikati. Apabila saham-saham itu diperniagakan dengan perdagangan murni, misalnya kegiatan eksport-impor dan sebagainya, atau berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan industri, misalnya membeli kayu atau rotan sebagai bahan mentah, kemudian diolah dibuat perabot rumah-tangga, baru kemudian dieksport; maka wajib dizakati saham-sahamnya menurut kurs saham pada waktu zakat. Tetapi jika sahamnya itu berkaitan dengan industri murni, misalnya perkapalan, perhotelan dan sebagainya, maka saham-sahamnya sendiri tidak terkena zakat, yang dizakati adalah keuntungannya (deviden), dengan menggabungkan harta miliknya yang lain, kemudian baru diperhitungkan zakatnya jika sudah memenuhi nisab dan haulnya. Sahamnya sendiri tidak terkena zakat, sebab nilai sahamnya itu terletak/berwujud bangunan, pabrik-pabrik, mesin-mesin dan lain-lain yang merupakan peralatan produksi. Mengenai obligasi, Abdurrahman Isa menegaskan, bahwa pemiliknya wajib menzakati, apabila sudah jatuh tempo dan bisa dicairkan. Obligasi wajib dizakati oleh pemegangnya dihitung sejak tahun ia memilikinya. Beliau menyandarkan pendapat ini kepada pendapat Imam Malik dan Abu Yusuf serta Ibnu Umar, Aisyah dan Ikrimah. Jika obligasi belum jatuh tempo pengembaliannya tau belum sampai setahun dimilikinya, maka tidak wajib dizakati. (Isa : 73-74).
2.    Dr. Yusuf Al-Qardhawi tidak sependapat dengan Isa, yang membedakan saham untuk bisnis perdagangan dengan saham untuk industri. Macam pertama wajib dizakati, sedangkan macam kedua tidak. Pembedaan macam saham seperti itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur-an atau Hadits, Ijma’ dan Qiyas yang benar. Dan Pembedaan seperti itu tidaklah adil, sebab kedua macam saham tersebut sama-sama mempunyai prospek yang baik, bahkan mungkin saham untuk industri bisa lebih prospektif  atau lebih sukses dan menguntungkan. Karena itu ia setuju dibedakan, bahwa untuk saham perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, wajib dizakati sahamnya plus devidennya sebesar 2,5 %, sedangkan saham perusahaan industri murni, maka yang dizakati adalah laba bersih perusahaan setahun sebesar 10 %. Al-Qardhawi juga tidak sependapat dengan Isa yang menyatakan tidak wajib dizakati obligasi yang belum jatuh tempo pengembeliannya, sebab masih berupa piutang yang belum dibayar. Menurut Al-Qardhawi, obligasi itu walaupun masih berupa piutang, tetapi piutang yang bisa diharapkan, sehingga statusnya disamakan dengan harta yang sudah ditangan  " ملك تام ".
3.    Abu Zahro, Abdurrahman Hasan dan Khallaf berpendapat, bahwa saham dan obligasi itu pada hakikatnya adalah bisnis perdagangan, sebab orang yang jual beli saham dan obligasi itu mengharapkan keuntungan dari selisih harga pasar dengan harga nominalnya. Karena itu, zakatnya sama dengan zakat perdagangan, ialah 2,5 %  (Al-Qardhawi Juz I. H. 523-528).
Demikianlah antara lain berbagai pendapat ulama kontemporer mengenai  hukum bisnis saham dan obligasi serta zakatnya.
Dari pendapat-pendapat para ulama mengenai hukum jual-beli saham dan obligasi serta zakatnya tersebut dapat disimpulkan bahwa :
1.    Mengenai hukum jual-beli saham pendapat Syaikh Abdurrahman Isa cs membolehkan bisnis saham dengan menambah alasan ; bahwa jula-beli saham di bursa efek itu telah memenuhi syarat rukun jula-beli menurut fiqih Islam, antara lain yang terpenting sebagai berikut :
a. Adanya ijab dan kabul secara lansung (tanpa selang waktu). Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau dengan utusan;
b. Kedua belah pihak mempunyai wewenang pebuh melakukan tindakan hukum (dewasa dan sehat pikiran);
c. Saham, merupakan benda atau barang yang memenuhi syarat untuk menjadi obyek transaksi/akad jual beli, yaitu : suci barangnya, dapat bermanfaat, dijual oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya, dapat diserah terimakan barangnya secara nyata; dapat diketahui barangnya dan harganya secara nyata, barangnya sudah berada di tangan pemiliknya (An-Nawawi : Juz II, h. 2- 21);
Selain syarat diatas, ditambah dengan alasan-alasan:
a.    Tidak ada nash (Al-Qur-an dan Al-Hadits) yang melarang jual-beli saham;
b.    Ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak;
c.    Saling menguntungkan;
d.    Mengandung kepentingan umum/maslahah ‘ammah, sebab dana yang terkumpul dari saham bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan nasional;
e.    Bisnis saham adalah termasuk akad mudlarabah, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang saham dengan pihak perusahaan yang mengeluarkan saham atas dasar profit and loss sharing.
2.    Pada prinsipnya mengenai jual-beli obligasi, hukumnya haram, karena mengandung praktek ribawi, namun perlu ada perkecualian atas dasar “ishtihsan atau maslahah mursalah”. Yaitu atas obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang besar manfaatnya untuk ummat, misalnya proyek irigasi, air bersih, pembangunan jalan-jalan dan kepentingan umum lainnya utamanya dalam kondisi keuangan negara dalam keadaan krisi moneter
3.    Hukum menzakati saham dan obligasi, menurut Dr. Abu Zahro sama-sama wajib. Ketentuannya sama sebagai zakat perdagangan, karena pemilik bermaksud memilikinya untuk perdagangan dengan mengharapkan keuntungan berupa selisih harga antara harga nominalnya dengan harga pasar di kemudian hari.


Kita hendaknya berhati-hati dalam bisnis obligasi, sebab hal tersebut hukumnya masih khilafiyah/kontroversi, sesuai dengan kaidah fiqh :
الخروج من الخلاف مستحب
Namun lebih dapat dipertanggung jawabkan, jika membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang bermanfaan untuk masyarakat banyak utamanya dalam kondisi keuangan negara yang sedang krisis ini atas dasar “istihsan dan maslahah mursalah” sebagai akad mudharabah.
Sebagai seorang muslim dalam berbisnis harus memperhatikan etika bisnis, yaitu seperangkat norma teologis, hukum dan akhlak yang ditentukan oleh Al-Qur-an dan As-Sunnah maqbulah sebagai tolok ukur kegiatan bisnisnya, baik menyangkut proses kegiatan memproduksi barang, distribusi, konsumsi barang perdagangan dan jasa. Azas-azas yang harus dipegangi meliputi :
a.    Azas taukhid;
b.    Azas al-khilafah, dalam arti manusia mendapatkan amanah dari Allah sebagai khalifahnya untuk memiliki, menguasai dan mengelola harta;
c.    Azas Al-‘Adalah;
d.    Azas Al-Ibahah, kecualai jika ada larangan syara’;
e.    Azas Ta’awun;
f.     Azas Al-Mashlahah;
g.    Azas Al-Taradhi (kerelaan);
h.    Azas Kejujuran;
i.     Azas Kesopanan.
Sedangkan nilai-nilai instrumental dari etika berbisnis meliputi :
Tidak boleh ada Gharar, jahalah, maisir, kedzaliman, riba, dharar, ghasysy (penipuan), berakibat negatif untuk jangka panjang maupun pendek, monopoli, bukan materiil yang haram, pemusatan kekayaan pada segelintir orang, dan tidak boleh ada menterlantarkan harta.

Wallahu a’lam bish-shawab  

Daftar Pustaka
1.    Abu Zahro, Muhammad, Ushul Fiqh, Dar al-fikr al-Araby, Kairo, 1958;
2.    Isa, Abdurrahman, Al-Muammalat al-Haditsah wa Ahkamuha, Mukhaimir,
3.    Musa Yusuf, Al-Buyu’ wa al-Mu’ammalat al-Maaliyah al-Mu’ashirah, Dar Al-Kitab al-Araby, 1954;
4.    Al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh al-Zakat, Beirut Muassat al-Risalah, 1986;
5.    Syalthauth, Mahmoud, Al-Fatawa, Dar al-Qalam, 1972;
6.    Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Dar Fikr, 1988
7.    --------------------------, Ushul Fiqh, Dar Fikr, 2001;

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar